Bukittinggi, SumbarOne.com Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi berikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Jawaban itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (13/09/2022).
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, memberikan jawaban pada setiap pemandangan umum enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi. Dimana, secara garis besar, diberikan jawaban diantaranya, memperhatikan realisasi semester pertama untuk belanja pegawai sebesar Rp 133,8 milyar, terdapat kelebihan sebesar Rp 65 milyar bila menggunakan asumsi bahwa belanja pegawai semester pertama sama dengan semester kedua. Ini terjadi karena terdapat pembayaran gaji PPPK yang tidak dibayarkan pada semester pertama yang akan dibebankan pada semester kedua.
JSelanjutnya masih terdapat pada belanja pegawai accress 2,5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga
Rencana pembangunan galeri UMKM telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022, dimana Galeri ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM Kota Bukittinggi untuk memajang hasil karyanya sebagai sarana promosi dan marketing. Namun pada APBD Tahun 2022, anggaran tersebut dihapuskan. Untuk tetap mendukung program galeri UMKM pemerintah melaksanakan program fasilitasi UMKM untuk mengikuti Pameran/Expo di dalam dan luar kota, fasilitasi penyelenggaraa bazaar dan promosi secara diigital dengan memanfaatkan videotron.
Pembangunan awning telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022 dan tidak mengalami perubahan anggaran di PAPBD Tahun 2022. Terkait dengan argumentasi dan aspirasi dari pedagang setempat, pemerintah selalu mengedepankan komunikasi dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Postur anggaran kita dari tahun ke tahun cenderung menemukan persoalan yang sama yaitu ketika pembahasan kita menghadapi kondisi defisit dan dalam laporan akhir justru kecenderungan munculnya sisa lebih perhitungan. anggaran (SILPA). Saran agar menerapkan konsep money follow program akan menjadi perhatian pemerintah untuk dioptimalkan. Namun ada beberapa hal yang juga turut berpengaruh menimbulkan SILPA yaitu kecenderungan terlambatnya aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat seperti petunjuk teknis DAK.
Selain itu juga belum sepenuhnya diterapkan omnibus regulation yang menyebabkan sering terjadi benturan peraturan perundang-undangan,” ungkap Marfendi.
Untuk mencapai target pendapatan pada tahun 2023 terdapat strategi yang dilaksanakan, diantaranya, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan transfer knowledge, peningkatan sarana, prasarana dan
ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah
melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala. Berperan aktif dalam peningkatan kinerja BUMD BPRS Jam Gadang dan Bank Nagari sehingga deviden yang didapat dari hasil penyertaan modal dapat meningkat.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny
Yusrial, menjelaskan, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Wali Kota melalui Wakil Wali Kota, juga telah memberikan jawaban atas pemandangan fraksi itu.
“Seluruh rangkaian tahapan pembicaraan tingkat 1 sudah kita lalui. Selanjutnya, kedua ranpera tersebut akan dilakukan pembahasan secara mendalam. pasal demi pasal melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi,” jelasnya.( Anasrul )
Discussion about this post