Jakarta,SUMBARONE.COM–Ekonom SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa BLT yang disebarkan untuk masyarakat sangat penting dan perlu untuk dieksekusi.
Menurutnya, tidak hanya bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun juga perlunya bantuan dari pemerintah daerah dan dana desa. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penyaluran bantuan-bantuan tersebut yang harus tepat sasaran dan mengurangi internal dan eksternal error. Supaya masyarakat dapat segera menerimanya dan digunakan untuk hal yang nantinya membantu keberlangsungan hidup bangsa.
Baca Juga
Hardy Hermawan menjelaskan, BLT yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM dinilai sudah menjadi langkah yang sangat tepat. Selain itu, penyaluran BLT langsung kepada masyarakat yang membutuhkan lebih adil daripada subsidi BBM yang lebih banyak diterima oleh kalangan masyarakat mampu.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri yang membeberkan penyebab naiknya harga komoditas pangan di Tanah Air. Dia menjelaskan, faktor pemicunya di antaranya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga memberi tekanan pada harga komoditas.
Faktor berikutnya adalah adanya konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya produksi dan pengiriman lintas batas sehingga menambah beban harga pada komoditas.
Adinova menilai, karena tren harga komoditas yang meningkat kemudian diikuti adanya konflik dua negara tersebut, banyak negara yang kekurangan pasokan komoditas di mana seharusnya mendapat pasokan dari dua negara yang tengah berkonflik itu.
Sehingga mau tidak mau pemerintah di luar negara tersebut mengambil jalan restriksi ekspor komoditas yang gunanya untuk menjaga pasokan domestik.
Ekonomon SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar masyarakat menerima penyesuaian harga BBM tersebut, antara lain untuk terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dua arah kepada masyarakat.
“Informasikan bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi nett importer minyak bumi, yang mana penyesuaian harga BBM dibutuhkan agar pemerintah memiliki tahun fiskal yang lebih leluasa untuk menghadapi ancaman resesi global pasca-pandemi,” terangnya.
Masukan lainnya, Hardy Hermawan menambahkan, selain itu dapat juga menginformasikan kegiatan penyaluran bantuan sosial agar masyarakat bisa memahami manfaatnya dan turut mengawasi pelaksanaan tersebut.
“Jika keduanya telah dilaksanakan, maka dipastikan antara pemerintah dan masyarakat akan jauh dari kesalahpahaman, sehingga sama-sama kuat untuk membuat Indonesia menjadi negara kesatuan dan saling bersinergi membangun Tanah Air,” tambahnya.
Sebelumnya, Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.
“Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat,” kata Agus.
Serta Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.
“Seperti ungkapan bijak mengatakan “setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan”. Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial”, ungkap Emrus.(akmal)
Discussion about this post