Artikel Oleh
Arsil, Kasi PD KPPN Bukittinggi
“Rendahnya Penyerapan Anggaran Pemerintah: Permasalahan Klasik Pembangunan Daerah.”
Tak terasa tahun 2022 sudah mencapai bulan pertengahan Desember, tahun segera berganti dan satu periode pemanfaatan anggaran pemerintah pun akan segera berakhir. Pada penghujung tahun, kita perlu melakukan sebuah refleksi untuk memahami apa dan bagaimana hasil kerja kita selama periode tahun 2022 yang akan segera berakhir. Para pelaku ekonomi Sumatera Barat memulai tahun 2022 dengan optimisme. Tanpa mengesampingkan dampak serius kesehatan dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi Covid, pemerintah telah berhasil meminimisasi keruntuhan ekonomi.
Pemerintah pusat berfokus pada pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dan peningkatan kemakmuran sembari menyongsong Pemilihan Umum 2024. Namun demikian, prospek ekonomi nasional kembali memburuk di tengah naiknya tensi ekonomi global dan ketidakpastian: ramifikasi ekonomi dan geostrategi dari perang di Ukraina, perlambatan mendadak perekonomian global, kenaikan suku bunga, tinggi dan bergejolaknya harga barang bagi beberapa komoditas utama, disrupsi perdagangan internasional dan transportasi, ketidakpastian mengenai arah ekonomi China dan persistensi tantangan-tantangan Covid.
Implikasi kondisi perekonomian global dan tantangan ekonomi nasional tersebut adalah, sampai bulan November tahun 2022 perekonomian Sumatera Barat sangat dinamis. Beberapa catatan penting dalam perekonomian Sumatera Barat selama tahun ini antara lain: (i) inflasi sumatera barat yang turun naik bak roller coaster, (2) pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik seiring dengan situasi pandemic Covid 19 yang mulai terkendali, dan (3) issue penyerapan anggaran pemerintah yang relative rendah. Dari ketiga hal tersebut, rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah di Sumatera Barat masih merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum terlihat ada perbaikannya.
Belanja pemerintah secara umum terbagi kedalam empat kelompok besar yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Belanja pegawai merupakan belanja pemerintah yang utamanya untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dan belanja barang dan jasa adalah belanja untuk keperluan operasional pemerintah. Komponen belanja modal adalah belanja pemerintah untuk tujuan investasi oleh pemerintah. Kompoenen keempat merupakan komponen yang tidak termasuk dalam tiga komponen sebelumnya, termasuk subsidi, hibah dan bantuan sosial. Keempat komponen belanja pemerintah tersebut memiliki peran dan pengaruh penting terhadap dinamika ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang Sumatera Barat.
Belanja modal pemerintah memilik peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Peran utamanya adalah untuk menjamin ketersediaan barang public yang mendukung proses pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa adalah anggaran yang menjamin beroperasinya pemerintah untuk memberikan layanan public ke masyarakat. Komponen belanja pemerintah yang temasuk pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya berperan dalam mempengaruhi dinamika makroekonomi Sumatera Barat dalam tahun berjalan. Peranan ketiga komponen belanja pemerintah tersebut melalui dampaknya terhadap permintaan aggregate dalam perekonomian. Makin tinggi belanja pemerintah, makin besar permintaan dalam perekonomian dan makin cepat roda perekonomian akan bergulir.
Pada akhir tahun 2022 ini keempat komponen belanja pemerintah itu seharusnya sudah direalisasikan sesuai dengan perencanaan pembiayaan pembangunan. Realisasi anggaran pembangunan mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan tersebut sudah terlaksana. Hal tersebut dikaitkan dengan sudah terealisasinya anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Artinya, jika anggaran pemerintah belum terealisasi maka kegiatan yang didukung dengan anggaran tersebut belumlah terealisasi. Penting bagi kita untuk memahami, bahwa realisasi anggaran bukanlah indicator tercapainya tujuan pembangunan, namun hanyalah indicator terlaksananya kegiatan yang direncanakan.
Mari kita Bersama mencermati kondisi realisasi anggaran seluruh wilayah, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah provinsi di Sumatera Barat. Data pada grafik adalah persentase realisasi belanja pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota dan juga pemerintah provinsi di Sumatera Barat. Berdasarkan data per tanggal 8 desember 2022 realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Barat masih pada tingkat 73.4% persen dari total 27.6 trilliun pagu anggaran yang tersedia. Sementara waktu pelaksanaan kegiatan program pembangunan ekonomi yang dibiayai dengan anggaran tersebut hanya tersisa kurang dari 20 hari kerja. Penyerapan anggaran pemerintah tersebut masih sangat rendah, bahkan lebih rendah dari 75 persen. Kondisi idealnya, realisasi belanja sebesar 73.4 persen tersebut seharusnya sudah tercapai pada akhir kuartal ketiga atau di bulan September tahun 2022. Situasi tersebut mengindikasikan rendahnya kinerja seluruh pemerintah daerah termasuk provinsi di Sumatera Barat. Banyak kegiatan yang direncanakan tapi tidak terlaksana, banyak barang dan jasa yang harusnya dibeli, namun tidak jadi terbeli.
Sumber: Kajian Fiskal Regional Sumatera Barat dan Portal SKID Kemenkeu
Jika ditelisik lebih jauh, ternyata penyerapan anggaran tertinggi adalah pada belanja pegawai. Realisasi komponen belanja pemerintah ini sudah mencapai 82 persen dari 11.9 trilliun pagu anggarannya. Sementara belanja barang dan jasa serta belanja modal secara berturut-turut hanya terealisasi sebesar 70.4 persen dan 52.4 persen. Realisasi anggaran belanja pemerintah yang rendah tersebut tentunya memiliki dampak negative terhadap proses pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Diantara ketiga komponen utama belanja pemerintah daerah dan provinsi di seluruh Sumatera Barat tersebut, realisasi paling rendah adalah untuk belanja modal, dan sebagaimana diketahui belanja modal ini sangat terkait dengan investasi pemerintah untuk penyediaan barang public untuk tujuan kesejateraan masyarakat dalam jangka panjang.
Terkait dengan fungsi stabilisasi, data menunjukan realisasi anggaran pemerintah per kuartal mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kondisi ini menyebabkan dampak percepatan roda perekonomian regional di Sumatera Barat oleh pencairan belanja pemerintah menjadi terkonsentrasi pada semester kedua tiap tahunnya, khususnya pada kuartal keempat. Situasi seperti itu juga tidak sehat untuk perekonomian, karena menyebabkan perilaku musiman terhadap aktifitas perekonomian wilayah. Dengan demikian juga menyebabkan fungsi stabilisasi perekonomian justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian wilayah.
Konsekuensi Rendahnya Realisasi Anggaran
Berdasarkan fungsi alokasi dan distribusi, anggaran pemerintah bisa kita analogikan sebagai mesin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mesin tersebut akan mengalokasikan kegiatan dan aktifitas ekonomi dan mendistribusikan sumberdaya ekonomi ke aktifitas yang paling produktif. Jika mesin tersebut tidak ditingkatkan kapasitasnya atau setidaknya dijaga agar tetap berfungsi dengan baik, akan menyebabkan tersendatnya perputaran roda perekonomian. Dalam jangka panjang bahkan akan menyebabkan perlambatan roda perekonomian.
Sebagai ilustrasi, jalan dan jembatan bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi perekonomian. Ketersediaan infrastruktur tersebut akan membuat arus barang dan jasa dalam perekonomian menjadi lancar, dan pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya biaya distribusi sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Keterlambatan pembangunan infrastruktur akan menyebabkan rendahnya daya saing daerah, sehingga akan menyebabkan rendahnya tingkat investasi yang masuk. Akibatnya adalah rendahnya tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan rendah.
Pada sisi fungsi stabilisasi peranan belanja pemerintah adalah untuk tujuan mempertahankan roda perekonomian untuk berjalan dengan stabil dan tidak tersendat ataupun terlalu cepat. Konsekuensinya realisasi anggaran oleh pemerintah daerah dan provinsi di Sumatera Barat juga perlu memperhatikan waktu realisasi anggaran tersebut. Kecenderungan penyelengara pemerintahan untuk menjalankan pekerjaan dan pencairan anggaran proyek dan kegiatan pemerintah di akhir tahun, akan menyebabkan aktifitas perekonomian di akhir tahun terakselerasi dengan cepat. Sebaliknya rendahnya aktifitas kegiatan pemerintah di awal tahun atau bahkan pada semester pertama setiap tahunnya akan menyebabkan lesunya perekonomian di paruh pertama tahun anggaran.
Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Anggaran
Apa yang menyebabkan realisasi anggaran oleh pemerintah Sumatera Barat menjadi sangat rendah, khususnya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal? Pertanyaan ini memerlukan investigasi lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Secara umum anggaran juga mencerminkan rencana kegiatan, artinya persoalan kurang akuratnya perencanaan anggaran bisa menjadi salah satu sumber penyebab dari rendahnya realisasi anggaran. Seringakali rencana kegiatan dan belanja modal membutuhkan kondisi pendukung yang harus terpenuhi sebelum aktifitas tersebut dilaksanakan. Misalnya, pembangunan dan pelebaran jalan selalu akan didahului oleh proses pembebasan lahan. Jika lahan untuk pembangunan jalan tersebut belum dibebaskan otomatis akan menyebabkan proses pembangunan jalan tersebut tidak akan bisa terealisasikan.
Kedua adalah masalah kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pemerintahan sebagai pengguna anggaran. Seringkali proyek pembangunan yang direncanakan pemerintah sudah disusun oleh ahli yang kompeten di bidang tersebut. Namun pada saat proses pelaksanaan proyek pembangunan yang sudah direncanakan, ternyata sumberdaya yang kompeten tersebut sudah tidak lagi berdinas pada OPD terkait. Sementara pengganti pejabat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut tidak cukup memahami pelaksanaan proyek tersebut. Pejabat pengganti harus mempelajari Kembali rencana pembangunan yang sudah direncanakan, sehingga proses eksekusi kegiatan dan proyek pembangunan yang sudah dianggarakan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Berbagai hal lain selain dua argumentasi diatas bisa menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran. Namun, kelemahan perencanaan dan kelemahan di sisi personel pelaksana proyek dan kegiatan merupakan dua hal yang sangat mungkin untuk dapat diatasi oleh pemerintah daerah dalam waktu singkat. Focus analisis ini adalah untuk dua hal tersebut, berbagai masalah politik local, koordinasi antar lembaga dan lain-lain juga menjadi issue tersendiri. Namun solusinya tentunya juga harus melalui kamauan politik atau political will dari pimpinan daerah sebagai eksekutif bersama dengan anggota legislative di masing-masing pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Koordinasi dan orkestrasi kebijakan oleh pimpinan daerah merupakan kondisi ideal yang harusnya bisa dicapai. Namun permasalahan klasik rendahnya penyerapan anggaran tersebut membutuhkan solusi cepat untuk setidaknya mengurangi penyebab rendahnya penyerapan anggaran daerah.
Catatan Penutup
Permasalahan perencanaan proyek dan kegiatan pembangunan serta permasalahan kapasitas dan kapabilitas pelaksana proyek dan kegiatan pemerintah merupakan dua hal yang bisa dengan cepat diatasi oleh seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat. konsekuensinya, masing-masing pemerintah daerah dan OPD nya perlu melakukan investigasi dua kendala ini. Apakah sudah optimal? Jika belum optimal kebijakan di tingkat OPD seharusnya sudah cukup untuk bisa mengatasinya.
Sebagai contoh, OPD bisa menggandeng berbagai pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah daerah maupun dari kalangan praktisi dan akademisi untuk menghasilkan rencana dan kegiatan pembangunan yang mampu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran. Selanjutnya, proses rotasi dan mutasi ASN yang berperan penting dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan harus direncanakan dengan matang.
Perencanaan dan masalah kapasitas pelaksana tersebut seharusnya bisa selesai oleh kebijakan pada tingkat kepala dinas pada OPD terkait. Sehingga optimalisasi perencanaan anggaran proyek dan kegiatan pembangunan serta optimalisasi rotasi dan mutasi personil penyelenggara kegiatan dan proyek pembangunan menjadi salah satu opsi bagi upaya untuk peningkatan kapasitas penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh provinsi Sumatera Barat.(*)
Discussion about this post