Headlinesriwijaya.com
Padang —Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, bersama Forkopimda dan OPD lingkup Pemprov Sumbar, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengendalian Inflasi di daerah yang digelar secara virtual, bertempat, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin, (31/10/2022).
Baca Juga
Turut hadir mendampingi Mendagri, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Setianto, dan Deputi Bidang Ketersediaan dan stabilisasi Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa.
Dalam pemaparan disampaikan indeks fluktuasi harga di seluruh provinsi dan kabupaten kota, khusus untuk 20 komoditas yang berpotensi terhadap inflasi. Diantaranya beras, minyak goreng, gula, telur, bawang, dan cabai.
Tercatat inflasi pada September 2022, 1,17 persen. Sehingga secara year on year, inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,95 persen.
“Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi yang berkaitan dengan beberapa hal, terutama situasi internasional yang tidak stabil, perang, mogok kerja, kerusuhan, hingga kemerosotan ekonomi. Kita terbantu karena Indonesia memiliki resources. Karen itu kita, antara pusat dan daerah harus bangun kekompakan untuk menangani krisis,” tegas Mendagri.
“Kepala daerah Rajin2 berkolaborasi dengan pusat, sinergi dgn forkopimda, rutin rapat TPID sehingga paham betul kondisi dan bisa bersama-sama mencarikan solusi,” kata Tito.
Lebih lanjut, Deputi BPS Setianto, menyampaikan indeks perkembangan harga di tingkat provinsi, terjadi kenaikan harga bervariasi, Beras menjadi komoditas dengan kenaikan harga di semua provinsi. Kenaikan harga minyak goreng terjadi di 31 provinsi, gula pasir di 29 provinsi, bawang merah di 23 provinsi dan daging sapi di 18 provinsi.
Untuk wilayah Sumatera, Sumbar, khususnya Kota Bukittinggi termasuk daerah nomor lima penyumbang kenaikan harga untuk beras, bawang merah dan cabai rawit.
Selain itu Mendagri juga mengevaluasi pelaksanaan APBD seluruh provinsi dan kabupaten kota, terutama dari sisi pendapatan serta belanja daerah. Sumbar mendapat apresiasi karena termasuk provinsi dengan pendapatan yang dinilai baik, mencapai 77 persen lebih.
Namun dari sisi serapan anggaran atau belanja daerah, Sumbar termasuk dalam 10 daerah terendah serapannya, baru 58 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, gubernur ketika diwawancarai menyebut akan segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan kegiatan apa saja yang belum terlaksana kegiatannya dan selanjutnya akan dievaluasi setiap minggu.
“Kita hari ini rapat dengan seluruh KPA dalam rangka untuk memacu serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Saya minta Biro Adpim untuk melaporkan KPA-KPA apa saja yang belum terlaksana kegiatannya dan progres akan dipantau tiap pekan. Karena waktu efektif tinggal 1,5 bulan lagi, semua kegiatan harus clear,” kata gubernur.(*)
Discussion about this post